Pustaka JDIH Kabupaten Kotabaru

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
   Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
   Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
   (Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
   Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2013
   Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.01 Tahun 2014
   Tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan JDIH.

6. Peraturan Bupati Kotabaru (Jika ada)
   Tentang Pembentukan Tim Pengelola JDIH Kabupaten Kotabaru atau kebijakan daerah lainnya yang mendukung implementasi JDIH.

7. Pedoman Teknis Pengelolaan JDIH (JDIHN.go.id)
   Dokumen panduan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat JDIHN.

8. Buku Panduan JDIH Nasional
   Diterbitkan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM, berisi standar, tata kelola, dan pengembangan sistem JDIH terintegrasi.

9. Website JDIHN Nasional
   https://jdihn.go.id
   Sebagai pusat data dan integrasi seluruh anggota JDIH nasional, termasuk Kabupaten Kotabaru.